Setiap perempuan yang sedang mengandung atau hamil harus mempunyai buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang berisi informasi mengenai pelayanan kesehatan dan gizi ibu dan anak, hingga usia anak mencapai lima tahun.

Pontianak, 24/6 (Roll News) - Setiap perempuan yang sedang mengandung atau hamil harus mempunyai buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang berisi informasi mengenai pelayanan kesehatan dan gizi ibu dan anak, hingga usia anak mencapai lima tahun.

"Buku KIA harus dimiliki seorang ibu sejak hamil hingga anak berusia lima tahun," kata Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Tris Yuwiati, di Pontianak, Rabu, saat menjadi pembicara Seminar "Perempuan bergerak, bersatu untuk kesetaraan dan keadilan."

Ia mengatakan, buku tersebut dapat diperoleh saat ibu hamil mulai memeriksakan kandungannya baik di pusat kesehatan masyarakat, bidan atau klinik bersalin swasta maupun dokter ahli kandungan.

Meningkatnya tindak kekerasan dan perdagangan orang lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak. Tantangan itu membutuhkan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas perempuan khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan perlindungan terhadap hukum. Berkaitan dengan itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat mendukung pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, seperti pusat pelayanan bagi perempuan dan anak.

Berita Sindikasi Pantau menyebutkan, data dari International Organization for Migration (IOM), ada sekitar 2,4 juta orang, sebagian besar perempuan, dan menangguk sekitar 32 miliar dolar per tahun di seluruh dunia. Ada bermacam bentuk perbudakan buruh di dunia. 85 persen korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang terjerat jaringan eksploitasi seks.

Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo, Rosmaniar, mengatakan, kasus trafiking sebetulnya cukup banyak. Namun, nyaris sulit dibongkar karena berbagai kendala, termasuk dari para penegak hukum yang kesulitan mencari alat bukti atau penyebab lain.

Menuju KB-1

Pontianak,- Meski beberapa bakal calon (balon) gubernur Kalbar mendatang tersangkut kasus hukum, namun hendaknya para pemilih jangan sampai menjadi golput. “Pasti salah satunya layak untuk dipilih. Mungkin di satu sisi calon tersebut tersangkut kasus hukum, tetapi masih ada unsur penilaian lainnya,” kata Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Borneo, Rosmaniar, baru-baru ini.

Menurutnya dengan memilih, maka rakyat memiliki kesempatan untuk menagih janji-janji balon terpilih. Maka itu sangat sayang jika hanya menjadi penonton pada pilkada, suara yang diberikan akan menentukan kondisi Kalbar ke depan. Kesadaran memilih amat penting, terutama para pemilih perempuan yang jumlahnya diperkirakan lebih banyak ketimbang laki-laki.

“Saya pikir sekarang ini perempuan sudah memiliki pendapat sendiri dalam memilih. Tak lagi mudah dipengaruhi atau diarahkan tanpa menganal calon terlebih dahulu,” lanjutnya. PPSW sebagai LSM yang bergerak sebagai pendamping perempuan, melihat sudah banyak perempuan yang sudah ‘melek’ politik. Meskipun kondisi tersebut tidak bisa digeneralisir untuk seluruh Kalbar. Dengan sistem pemilihan langsung, Rosmaniar melihat setiap kandidat dan partai yang mengusungnya akan berupaya sedekat mungkin dengan masyarakat. Ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat, sehingga kondisi masyarakat dapat lebih diperhatikan. Tentunya dengan harapan tak hanya sebatas untuk menarik suara rakyat, sedangkan selepas pilkada dilupakan begitu saja.